Pembangunan Flyover 104 Gunung Megang Luar.Capai Kesepakatan,Warga Dulung Penuh Proyek Strategis.

Muara Enim –

InformasiPers.my.id.(20 -- 05 -- 2026)

Upaya membangun komunikasi yang konstruktif antara masyarakat terdampak dengan pihak terkait dalam rencana pembangunan Flyover 104 Gunung Megang Luar berlangsung secara humanis, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan.

Kegiatan mediasi dan komunikasi tali asih terhadap masyarakat terdampak pembangunan Flyover 104 tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Mei 2026, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai pada pukul 14.00 WIB.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur strategis, di antaranya Assisten Manager Penertiban dan Penanganan Aset Bermasalah M. Rahmat Hidayat, Team Leader Penjagaan Aset Widhi Satya Nugraha, unsur pengamanan Aswan, Kuasa Hukum KAI Talbi Munandar, Kepala Desa Gunung Megang Luar Arpawi beserta Sekretaris Desa, Ketua BPD Gunung Megang Luar Deni, Ketua Forum Masyarakat Kabul Jaya Prue dan Sekitarnya Sardani, SH, Sekretaris Forum Syamsuryadi, Bendahara Forum Ratu Rahmi, ST, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan Flyover 104 Gunung Megang Luar.

Suasana mediasi berlangsung kondusif dengan pendekatan dialogis yang mengedepankan asas kekeluargaan. Setiap warga diberikan ruang komunikasi secara langsung dan bergantian di ruang Kepala Desa guna menyampaikan aspirasi, harapan, serta berbagai masukan terkait rencana pembangunan tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Gunung Megang Luar, Arpawi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membangun komunikasi secara baik demi terciptanya kesepahaman bersama.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Forum Masyarakat Desa Kabul Jaya Prue yang telah menjembatani aspirasi warga, serta terima kasih kepada pihak KAI yang telah menerima dan mendengarkan seluruh penyampaian masyarakat kami. Kami berharap masyarakat dapat mendukung pembangunan flyover ini karena akan memberikan dampak positif, mulai dari mengurangi kemacetan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pelibatan tenaga kerja lokal, khususnya warga yang terdampak langsung,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa hasil mediasi yang telah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya menghasilkan kesepakatan menyeluruh terkait nilai ganti rugi berdasarkan kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang disampaikan pihak KAI.

“Alhamdulillah, hasil mediasi hari ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyetujui dan sepakat terhadap nilai hasil kajian KJPP. Semoga hasil ini dapat memberikan manfaat dan solusi terbaik bagi seluruh warga terdampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum KAI, Talbi Munandar, menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif masyarakat serta dukungan Pemerintah Desa dan Forum Masyarakat yang telah memfasilitasi proses mediasi secara baik.

“Kami dari tim kuasa hukum dan pihak KAI mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Forum Masyarakat, serta seluruh warga yang telah memberikan respon positif dan suasana yang kondusif selama proses mediasi berlangsung. Hasil yang dicapai hari ini sangat memuaskan,” ungkap Talbi Munandar.

Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Flyover 104 akan menjadi perhatian serius pihaknya.

“Terkait nota kesepahaman atau rekomendasi pemberdayaan masyarakat lokal dalam pekerjaan pembangunan flyover ini, kami akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pihak pelaksana pekerjaan. Kami melihat langsung kondisi sosial masyarakat Desa Gunung Megang Luar, sehingga harapan masyarakat agar dilibatkan dalam proses pembangunan tentu menjadi perhatian penting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Talbi berharap pembangunan Flyover 104 Gunung Megang Luar dapat berjalan tertib, aman, dan lancar hingga selesai, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Di kesempatan yang sama, Ketua Forum Masyarakat Kabul Jaya Prue dan Sekitarnya, Sardani, SH, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan flyover tersebut selama tetap mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kami berharap pembangunan Flyover 104 Gunung Megang Luar berjalan dengan baik dan lancar serta mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Kami juga berharap adanya kerja sama dan rekomendasi resmi agar tenaga kerja maupun pengusaha lokal dapat dilibatkan dalam pelaksanaan proyek ini,” tegas Sardani.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal akan menjadi langkah strategis dalam membantu peningkatan ekonomi warga sekaligus mengurangi angka pengangguran di wilayah sekitar proyek.

Salah satu warga terdampak, Sadeli, yang juga menjabat sebagai Kadus (kepala dusun) turut menyampaikan pandangannya terkait proses mediasi yang telah berjalan beberapa kali.

“Setelah beberapa kali mediasi dilakukan, baik secara pribadi maupun bersama masyarakat terdampak lainnya, kami merasa cukup puas terhadap hasil yang telah ditentukan oleh pihak KAI. Kalaupun ada kendala kecil selama proses mediasi, itu merupakan hal yang wajar,” ujarnya.

Ia juga berharap agar setelah penetapan nilai hari ini, proses pembayaran dapat segera direalisasikan dan masyarakat terdampak dapat dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan flyover sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing.

Kegiatan mediasi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa komunikasi yang humanis, terbuka, dan berorientasi pada solusi mampu menciptakan kesepahaman antara masyarakat dan pihak pelaksana proyek strategis. Pembangunan Flyover 104 Gunung Megang Luar diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap kemacetan lalu lintas, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Muara Enim.

By red : Natal Patty, C.IJ.,C.PW

KaDiv SDW DPD AKPERSI SS

Read More

TPS 3R Desa Pangkul Terbengkalai: Dugaan Nepotisme,Aset Di Salah gunakan,Dana di Pertanyakan.

Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi sejatinya dirancang sebagai solusi pengurangan sampah sekaligus pengungkit ekonomi masyarakat desa. Namun realitas di Desa Pangkul, Kota Prabumulih, justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Sejak dibangun pada tahun 2022, TPS 3R yang diharapkan menjadi pusat pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu kini diduga terbengkalai dan tidak berfungsi. Pantauan langsung di lapangan memperlihatkan bangunan yang tidak terawat, fasilitas yang kusam, serta akses jalan menuju lokasi yang rusak tanpa adanya tanda-tanda perbaikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen dan pengawasan terhadap program yang didanai negara tersebut.

Temuan di lapangan semakin menguatkan dugaan adanya persoalan dalam tata kelola. Warga mengungkap bahwa struktur pengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mawar diduga sarat kepentingan. Ketua KSM disebut merupakan perangkat desa, sementara posisi bendahara diisi oleh istri kepala desa. Tak hanya itu,kejelasan tanah milik orang tua kepala desa yang dihibahkan untuk pembangunan TPS 3R turut dipertanyakan. Situasi ini memicu dugaan kuat adanya praktik nepotisme serta konflik kepentingan dalam pengelolaan program.

Kecurigaan publik semakin bertambah dengan adanya dugaan penyalahgunaan aset. Fasilitas bentor (becak motor) yang seharusnya digunakan untuk operasional pengangkutan sampah, diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pengelola. Aset yang semestinya menjadi penunjang pelayanan publik justru disinyalir keluar dari fungsi utamanya.

Tim media akpersi yang melakukan konfirmasi langsung ke Ketua KSM Mawar, Harnadi, mendapatkan pengakuan bahwa bentor tersebut memang berada di kediamannya. Namun ia membantah adanya penyalahgunaan. Ia berdalih bahwa sejak awal program berjalan, TPS 3R tidak pernah beroperasi optimal akibat minimnya sosialisasi, lokasi yang dinilai tidak strategis, akses jalan yang rusak, serta ketidakjelasan dan kurangnya transparansi anggaran operasional awal.

Pernyataan tersebut justru membuka persoalan baru. Jika benar terdapat kendala sejak awal, mengapa tidak ada langkah perbaikan atau evaluasi serius dari pihak terkait? Ke mana aliran dana operasional yang seharusnya menopang keberlangsungan program? Dan mengapa fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran negara dibiarkan terbengkalai?

Padahal, jika dikelola secara profesional dan transparan, TPS 3R berpotensi besar menjadi sumber pendapatan desa melalui pengolahan sampah bernilai ekonomis, sekaligus mengurangi beban sampah ke TPA. Kegagalan mengoperasikan program ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghilangkan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pangkul.

Kondisi ini menegaskan perlunya tindakan tegas. Pemerintah Kota Prabumulih bersama instansi terkait didesak untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, menelusuri penggunaan dana DAK Sanitasi, serta mengevaluasi struktur dan kinerja pengelola KSM. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi.

Program yang dibiayai oleh uang negara tidak boleh berakhir menjadi bangunan terbengkalai tanpa manfaat. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas di atas kertas.

DPC AKPERSI PRABUMULIH

Read More

Akses Jalan Gelap gulita Menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelurahan Gelumbang.Sudah Jalan 7 Tahun.Perhatian Pemerintah Daerah setempat dan pemerintah Kabupaten di Pertanyakan.

Muara Enim --

InformasiPers.my.id.

Ketika terpantau  Media Ini, Ada salah Satu warga yang sedang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Mengeluhkan minimnya Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)Di sepanjang akses utama menuju rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jalan Lingkar Kelurahan Gelumbang.Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan.

Kondisi Jalan yang Gelap gulita pada malam Hari di nilai sangat Membahayakan 

Keselamatan Jiwa dan sangat berpengaruh dalam kelancaran Layanan Darurat Medis.

Jelas warga tersebut yang Namanya tidak mau di publikasikan.

Berdasarkan Pantauan di Lokasi pada Senin ( 18 -- 05 -- 2026) Ketiadaan Lampu Jalan Membentang sepanjang kurang lebih 1 kilo meter mulai masuk dari simpang Desa Bitis sampai ke Desa Suka Menang.yang melewati RSUD Tidak ada satupun Penerangan Lampu Jalan nya . Dan Ruas Jalan tersebut di dominasi oleh Pepohonan Dan Rerumputan yang sudah menaiki Bahu jalan.

Tambah warga tersebut , Kondisi ini telah Berlangsung beberapa Tahun, kurang lebih

Sudah jalan 7 Tahun .tanpa adanya tindak

Lanjut dari Pihak Terkait.

" Jalan menuju Rumah Sakit adalah Jalur

darurat yang Krusial.Banyak mobil Ambulans dan Kendaraan Keluarga Pasien

Yang harus melintas dalam kondisi gelap.

Ini memicu Risiko tinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan bahkan mempermudah terjadinya tindak kriminal-

lintas Seperti Penjambretan.

Dan kami berharap bahwa Jalur menuju Fasilitas Kesehatan Vital seperti Rumah Sakit Umum seharusnya menjadi Prioritas

Utama Pemerintah Daerah dalam penyediaan Fasilitas Penerangan yang memadai .

Atas kondisi darurat ini,keluarga pasien Berharap dan mendesak. Pemerintah Daerah,melalui Dinas Perhubungan /Instansi terkait untuk segera melakukan

Pemasangan, Penerangan Jalan Umum(PJU).di jalan lingkar RSUD Kelurahan Gelumbang Tersebut.agar Pasien yang menuju RSUD Dan penguna

Jalan merasa aman, ketika melintasi

Jalan Tersebut.

Keselamatan pasien tidak boleh di Kompromi.kami memohon kepada pemerintah daerah untuk segera meninjau

Lokasi .Jangan sampai ada korban jiwa

atau keterlambatan penanganan  Media 

Akibat infrastuktur jalan yang tidak memadai ini," Tegas Warga Tersebut.

Warga berharap dengan kondisi Darurat yang sudah cukup lama ini kepada Dinas terkait agar kirannya Cepat merespon demi Menciptakan lingkungan yang Aman,terutama Bagi pasien dan seluruh penguna jalan yang lalu -- lalang

1×24 Jam.

( Red)

YUSNEDI

Read More

Di Duga,Akibat kurang lahan .Tanah Pertamina Di Embat.untuk kepentingan Ladang Bisnis SPPG : SWKTR9DZ Yayasan Zoya Nadeline Ruby. Izin Pertamina Dan Kelayakan Dapur MBG di Pertanyakan.

Muara Enim--

InformasiPers.my.id.

Dari Pantauan Media ini Adanya Kejanggalan terhadap, lahan Dapur, Makanan Bergizi Gratis (MBG) terletak di samping Prumnas kampung 3

Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan

Senin ( 18 - 05 - 2026 ) 

Dari kejanggalan yang terpantau Media di lapangan. di sini di Antaranya, pembangunan Dapur MBG Dari Halamannya Saja Terlihat sangat kecil sedangkan menurut Standard Badan Gizi Nasional (BGN) Umumnya Membutuhkan Lahan Seluas 600--1.000 m³  dengan luas bangunan Fisik sekitar 300-- 800 m³ ,

atau sering kali berukuran Standard

20 × 20 meter. Dan Di Duga lahan Halaman yang di Pergunakan  dari Halaman MBG tersebut sudah Termasuk lahan Pertamina kemudian  di Depan MBG.

Ada galian seperti Siring  yang di Buat  Permanen yang seolah -- olah milik Lahan Pribadi.sedangkan Pihak Pertamina Sudah Sering Kali Menghimbau ," Dengan bertuliskan Atau menegur Secara langsung Di Larang Mendirikan Bangunan. Di Atas lahan atau pun Tanah Pertamina. kemudian Siring tersebut di buat seperti Bak pembuangan limbah.karena, Baik dari ujung siring maupun Pangkal Siring tersebut, tidak mengalir.alias tertutup.kalau memang Siring Pertamina yang sudah di semen tersebut di buat tempat Pembuangan Limbah, kami sebagai Warga Tidak Terima. dan Kalau memang di dalam Dugaan itu Benar Parit tersebut untuk pembuangan Limbah Pihak Pertamina Juga Harus Ikut bertanggung Jawab.Karena itu Merupakan Lahan Pertamina. Dan di Posisi Tempat Limbah ini Berdampingan Dengan Penduduk. kemudian jalan ini tempat perlintasan  Warga.Baik dari Luar  Daerah maupun dari Dalam Daerah.

Ada Salah satu Warga yang enggan di sebutkan Namanya menambahkan," pada posisi Bagian Belakang Dapur MBG pada waktu pembangunan sudah mengambil

Bagian Dari lahan Perumnas untuk di Jadikan septic tank dan di tegur salah satu  warga.sehingga Septic tank tersebut

Di Tutup. tetapi yang di sayangkan pada dasarnya septic tank Sudah di Cor Semen.dan tidak di hancurkan. seharusnya warga Berharap septic tank Yang sudah di semen tersebut di hancurkan.karena mungkin suatu hari Nanti Mau di Bangun Siring  (Paret) .

Di sini sudah Jelas sekali kepada pihak Pengawasan yang terkait, seperti Badan Gizi Nasional (BGN)dan Koordinasi Wilayah (KORWIL). Aparat Penegak Hukum (APH) Pemerintahan Desa (KADES) Camat Agar Lebih Tegas Dan Profesional mengenai Layak dan Tidak Layaknya Dapur MBG Tersebut.Dan Kepada PT.Pertamina Kami Berharap supaya, kepada siapapun yang Mengunakan lahan Ataupun Tanah Pertamina Harus di Berikan Ketegasan Ataupun Sanksi, Ketika Memakai lahan Pertamina yang dalam Bentuk Permanen. Apa lagi yang di takutkan pada Bagian Siring Di Duga, akan di buat pembuangan Limbah .

Di sini Harapan Kami Sebagai Warga, Agar kirannya dapat mengkaji ulang kembali megenai Kelayakan Dapur MBG yang Beralamatkan Desa Lembak Kampung 3 Prumnas, Kecamatan Lembak Kab.Muara Enim Sumatra Selatan.karene Bagai Mana di katakan Bertujuan untuk Menjamin Asupan Nutrisi Masyarakat ,Anak -- anak dan Balita. Kalau Dari Peraturan Luas Dapur MBG saja sudah tidak di Taati.oleh Pengelola Dapur MBG tersebut.

(Red)

Read More

Perkuat Kelembagaan, Ketum AKPERSI Serahkan SK Pengurus Banten: Perluas Jaringan dan segera Bentuk DPC.

 

TANGERANG – BANTEN – 

InformasiPers.my.id.

Guna memperkuat cengkeraman organisasi hingga ke tingkat paling bawah, Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan kepada Ketua dan seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI Provinsi Banten. Penyerahan mandat ini menjadi tonggak penting bagi kepengurusan baru untuk segera bergerak aktif, memperluas jaringan, serta memaksakan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh wilayah Banten.

 

Dalam agenda yang berlangsung penuh kekeluargaan namun tetap formal tersebut, sebelum SK diserahkan secara simbolis, Ketua Umum AKPERSI memberikan ruang dialog terbuka dan diskusi mendalam bersama seluruh pengurus serta anggota DPD Banten. Momen tatap muka langsung ini dinilai sangat bersejarah, karena pimpinan tertinggi organisasi turun langsung memberikan pemahaman mendasar terkait seluk-beluk organisasi pers, kode etik, serta tantangan dunia jurnalistik profesional saat ini.

 

Meski digelar dengan konsep sederhana, acara tersebut berjalan sangat efektif dan sarat makna. Pertukaran pikiran yang terjadi dianggap krusial agar seluruh pengurus dan anggota di daerah memiliki visi yang sama, paham akan hak dan kewajiban, serta mengerti betul peran strategis pers dalam menjaga demokrasi dan menyajikan informasi yang berimbang.

 

Ketua Umum AKPERSI menegaskan, amanah utama yang dibebankan kepada DPD Banten yang baru adalah bagaimana organisasi ini bisa tumbuh besar, kuat, dan merata.

 

"Kami serahkan SK ini sebagai landasan hukum dan kekuasaan. Tugas utama DPD Banten sekarang adalah menyalakan semangat kewartawanan, memperluas jaringan ke seluruh kabupaten/kota, dan segera membentuk DPC di setiap wilayah agar AKPERSI benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rekan-rekan wartawan di lapangan," tegas Ketua Umum.

 

Sementara itu, usai menerima SK secara resmi, Ketua DPD AKPERSI Banten yang baru menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan. Ia berjanji akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, menaati seluruh aturan organisasi, dan segera bergerak nyata.

 

"Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kami dan seluruh jajaran pengurus. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum dan DPP yang telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berharga hari ini. Kami siap bekerja keras, mempererat persaudaraan antar rekan pers, dan segera menyusun struktur hingga ke tingkat cabang agar AKPERSI makin kokoh dan berdaya guna di Banten. Kami pastikan organisasi ini berjalan sesuai AD/ART, berintegritas, dan menjadi wadah yang melindungi serta memajukan kualitas wartawan di sini," ujar Ketua DPD AKPERSI Banten dengan tegas dan penuh semangat.

 

Pertemuan ini pun menjadi bukti nyata komitmen AKPERSI dalam mencetak wartawan-wartawan yang tidak hanya tangguh dalam menulis, namun juga paham aturan, berintegritas, dan siap menjaga marwah pers Indonesia. Dengan diterimanya SK tersebut, kepengurusan DPD AKPERSI Banten resmi menjalankan roda organisasi dan mulai menyusun langkah kerja nyata untuk menjawab tantangan persaingan informasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan di wilayahnya.

Report TOBY

Read More

Jelang Iduladha 4 Ekor Sapi Dari Anggaran Negara Dana Desa (DD) Yang di Kelola Kelompok Tani Kampung 1 Desa Lembak,Raib Di Gondol Maling Dalam Satu Malam.Pertanggung Jawaban di Pertanyakan.

Muara Enim --

InformasiPers.my.id.

Empat Ekor Sapi Bantuan Dari Pemerintah

Yang bersumberkan dari Dana Desa (DD).Tahun  2024.

Terpantau Awak Media ini, Hilang nya Sapi Bantuan tersebut Hilang dalam Satu Malam, yang terletak di Kaplingan Pesantren ARIAYAH kampung Satu Desa Lembak,Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.Sabtu ( 09 - 05 - 2026).

Ada salah satu Warga yang kebetulan Pengurus  Sapi tersebut inisial (p) menjelaskan," Pada malam Sabtu kurang lebih Jam Satu Malam ketika saya mengontrol  Sapi --sapi tersebut masih ada, Berkemungkinan hilangnya  Sapi - sapi tersebut sekira pukul Dua atau jam Tigaan malam jelas warga tersebut, kemudian Baru ketahuan subuh Pagi, Media ini menanyakan, Berapa jumlah Sapi sebelumnya kejadian Pencurian  jawab warga tersebut seluruhnya , awal mula Sapi Bantuan tersebut Berjumlah ada sepuluh Ekor ,Pada Bulan 08 --2024 mati Satu Tinggal Sembilan Ekor, Media ini Menanyakan Matinya di karnakan Apa ? Jawab warga inisial (P) tersebut Masuk Angin, dan sempat di Sembelih, dan dagingnya di bagikan Warga setempat.

Tambah penjelasan Warga tersebut, dari sembilan Ekor Sapi ,Dua Ekor mati tidak sempat di Sembelih,dan  Dua Ekor sapi Tersebut di Kubur.satu Masuk Anggin sempat di Sembelih dan yang Satu di Jual Seharga Dua Belas Juta Rencana yang tinggal Sisa Lima Ekor mau di jual  untuk Tambahan  modal penjualan yang Dua Belas juta itu . Ternyata

yang Empat Ekornya Di Curi Maling Tinggal Satu.jelas warga tersebut.

Dari Pantauan Media Ini adapun pertanyaan Warga yang enggan di sebutkan namanya bertanya," dari Banyaknya kejadian yang serupa, Hasil Dari Hewan Bantuan ataupun hasil Pertanian yang di Namakan, Berupa  Ketahanan Pangan yang merupakan uang Negara yang di kelola oleh Desa.Tetapi yang menjadi Pertanyaan Warga tersebut, Bagai manakah," pertanggung Jawabannya Dari uang yang di pergunakan untuk pengelolaan dari aggaran ketahanan

Pangan yang tak jelas Tersebut.

Contohnya ," seperti Hewan sapi .ataupun Kambing yang Hilang ataupun Mati dan Banyak lagi Alasan yang Lainnya .

Ketika hilang seperti ini apakah pihak yang memelihara Menganti Rugi ataukah, Hilang

Begitu saja.sedangkan yang di kelola tersebut uang Negara.Begitu juga Ketahanan Pangan, Berupa Tanaman Pertanian tapi, dari Ketahanan Pangan, Baik Berupa Hewan Ternak, ataupun Ketahanan Pangan Berupa Pertanian, Tidak Pernah Terlihat adanya keberhasilan ataupun Menguntungkan.walaupun sudah jelas menguntungkan yang sudah pasti seperti Milik Pribadi.

Di sini sudah terlihat jelas sekali,  Rasanya siapapun yang mendapatkan Bantuan Ketahanan Pangan dari sumber Dana Desa (DD) Ataupun Angaran dari APBD .

Pemerintahan Desa. Kurangnya Keterbukaan Seakan - akan seperti milik Pribadi.dan tidak ada Rasa mengelola Peternakan ataupun Pertanian dari uang Negara.karena tidak ada Sangksinya ataupun Kejelasan ,Baik dari keberhasilan Keuntungan Peternakan Ataupun tidak adanya Keberhasilan di sini sudah jelas tidak adanya Keterbukaan terhadap Warga/Masyarakat.Terkhusus Warga Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Ini Jelas Warga Tersebut.

Jadi kepada Pihak pemerintah Baik Dari tingkat Kabupaten ataupun Pusat agar dapat lebih Tegas terhadap Pemerintahan Tingkat Desa. Agar Pemerintahan Desa Bisa Bertindak tegas terhadap warga yang di Berikan Kepercayaan untuk mengelola Ketahanan Pangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa( APBD esa)Ataupun dari Dana Desa (DD) dan harus Transparansi. Dan Harapan Warga untuk Ketahanan Pangan Yang Bersumberkan dari Uang Negara supaya di Tiadakan atau di Hapus Karena Tidak Jelas Manfaatnya Apa Lagi tidak adanya Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten ataupun Pusat  Jelas warga .yang enggan di sebutkan Namanya.

Read More

Jelang Iduladha 4 Ekor Sapi Dari Anggaran Negara Dana Desa(DD) yang di Kelola Kelompok Tani Kampung 1 Desa Lembak.Raib di Gondol Maling,Dalam Satualam.Pertanggung Jawaban di Pertanyakan.

Muara Enim --

InformasiPers.my.id.

Empat Ekor Sapi Bantuan Dari Pemerintah

Yang bersumberkan dari Dana Desa (DD).Tahun  2024.

Terpantau Awak Media ini, Hilang nya Sapi Bantuan tersebut Hilang dalam Satu Malam, yang terletak di Kaplingan Pesantren ARIAYAH kampung Satu Desa Lembak,Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.Sabtu ( 09 - 05 - 2026).

Ada salah satu Warga yang kebetulan Pengurus  Sapi tersebut inisial (p) menjelaskan," Pada malam Sabtu kurang lebih Jam Satu Malam ketika saya mengontrol  Sapi --sapi tersebut masih ada, Berkemungkinan hilangnya  Sapi - sapi tersebut sekira pukul Dua atau jam Tigaan malam jelas warga tersebut, kemudian Baru ketahuan subuh Pagi, Media ini menanyakan, Berapa jumlah Sapi sebelumnya kejadian Pencurian  jawab warga tersebut seluruhnya , awal mula Sapi Bantuan tersebut Berjumlah ada sepuluh Ekor ,Pada Bulan 08 --2024 mati Satu Tinggal Sembilan Ekor, Media ini Menanyakan Matinya di karnakan Apa ? Jawab warga inisial (P) tersebut Masuk Angin, dan sempat di Sembelih, dan dagingnya di bagikan Warga setempat.

Tambah penjelasan Warga tersebut, dari sembilan Ekor Sapi ,Dua Ekor mati tidak sempat di Sembelih,dan  Dua Ekor sapi Tersebut di Kubur.satu Masuk Anggin sempat di Sembelih dan yang Satu di Jual Seharga Dua Belas Juta Rencana yang tinggal Sisa Lima Ekor mau di jual  untuk Tambahan  modal penjualan yang Dua Belas juta itu . Ternyata

yang Empat Ekornya Di Curi Maling Tinggal Satu.jelas warga tersebut.

Dari Pantauan Media Ini adapun pertanyaan Warga yang enggan di sebutkan namanya bertanya," dari Banyaknya kejadian yang serupa, Hasil Dari Hewan Bantuan ataupun hasil Pertanian yang di Namakan, Berupa  Ketahanan Pangan yang merupakan uang Negara yang di kelola oleh Desa.Tetapi yang menjadi Pertanyaan Warga tersebut, Bagai manakah," pertanggung Jawabannya Dari uang yang di pergunakan untuk pengelolaan dari aggaran ketahanan

Pangan yang tak jelas Tersebut.

Contohnya ," seperti Hewan sapi .ataupun Kambing yang Hilang ataupun Mati dan Banyak lagi Alasan yang Lainnya .

Ketika hilang seperti ini apakah pihak yang memelihara Menganti Rugi ataukah, Hilang

Begitu saja.sedangkan yang di kelola tersebut uang Negara.Begitu juga Ketahanan Pangan, Berupa Tanaman Pertanian tapi, dari Ketahanan Pangan, Baik Berupa Hewan Ternak, ataupun Ketahanan Pangan Berupa Pertanian, Tidak Pernah Terlihat adanya keberhasilan ataupun Menguntungkan.walaupun sudah jelas menguntungkan yang sudah pasti seperti Milik Pribadi.

Di sini sudah terlihat jelas sekali,  Rasanya siapapun yang mendapatkan Bantuan Ketahanan Pangan dari sumber Dana Desa (DD) Ataupun Angaran dari APBD .

Pemerintahan Desa. Kurangnya Keterbukaan Seakan - akan seperti milik Pribadi.dan tidak ada Rasa mengelola Peternakan ataupun Pertanian dari uang Negara.karena tidak ada Sangksinya ataupun Kejelasan ,Baik dari keberhasilan Keuntungan Peternakan Ataupun tidak adanya Keberhasilan di sini sudah jelas tidak adanya Keterbukaan terhadap Warga/Masyarakat.Terkhusus Warga Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Ini Jelas Warga Tersebut.

Jadi kepada Pihak pemerintah Baik Dari tingkat Kabupaten ataupun Pusat agar dapat lebih Tegas terhadap Pemerintahan Tingkat Desa. Agar Pemerintahan Desa Bisa Bertindak tegas terhadap warga yang di Berikan Kepercayaan untuk mengelola Ketahanan Pangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa( APBD esa)Ataupun dari Dana Desa (DD) dan harus Transparansi. Dan Harapan Warga untuk Ketahanan Pangan Yang Bersumberkan dari Uang Negara supaya di Tiadakan atau di Hapus Karena Tidak Jelas Manfaatnya Apa Lagi tidak adanya Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten ataupun Pusat  Jelas warga .yang enggan di sebutkan Namanya.

Read More