This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Pembangunan Proyek Pagar SMA N 2 Tanah Abang.dengan Pagu Anggaran Rp 236.963.000 .Guna mencari Keterangan Lebih Lanjut,Kepala Sekolah Belum Dapat Di Konfirmasi.


 
PALI -- InformasiPers my.id.
( 14 Oktober 2026 ) Pembangunan pagar lingkungan SMA Negeri 2 Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Proyek yang menelan anggaran senilai Rp236.963.000 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dengan pelaksana CV. Menur Narina Sukses dan jadwal pengerjaan selama 90 hari kalender.
 
Namun, hingga saat ini upaya awak media untuk mendapatkan keterangan langsung dari Kepala Sekolah terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan tersebut belum membuahkan hasil. Saat dimintai keterangan, sejumlah guru terlihat enggan memberikan penjelasan resmi dan terkesan menghindar, dengan alasan bahwa semua pertanyaan sebaiknya disampaikan langsung kepada pimpinan sekolah.
 
"Kami mohon maaf, kami tidak berwenang memberikan keterangan resmi terkait hal ini. Silakan tanyakan langsung kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah," ujar salah satu guru singkat, sebelum kemudian kembali ke ruang kerjanya.
 
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah belum juga bersedia memberikan konfirmasi terkait tujuan pembangunan pagar, rincian penggunaan anggaran, maupun jadwal penyelesaian proyek tersebut. Awak media masih berupaya menjadwalkan pertemuan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari pihak sekolah.
 
Kami akan terus memantau perkembangan proyek ini dan menyampaikan informasi selengkapnya begitu konfirmasi dari pihak sekolah telah diperoleh.
( Bersambung)


(Red)
Share:

SP E -- Katalog Rp 981 Juta Terbit.Barang Sudah Tiba, Pengadaan CCTV Kominfo Prabumulih Malah Di Batalkan .


PRABUMULIH – Pengadaan CCTV Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Prabumulih senilai Rp981,2 juta menuai polemik. Persoalan mencuat setelah surat pesanan melalui E-Katalog telah diterbitkan, penyedia mengaku telah mengeluarkan modal dan mendatangkan barang ke Prabumulih, namun pengadaan kemudian dibatalkan.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan pihak penyedia, Dinas Kominfo menerbitkan Surat Pesanan E-Katalog INAPROC Nomor EP-01KRZPZ99S86RJ4WF3V3Z7DAZ2 pada 19 Mei 2026 dengan nilai kontrak Rp981.263.310.

Pihak CV Bonafit Jaya menyebut surat pesanan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan pengadaan barang. Penyedia mengaku telah mengeluarkan modal sekitar Rp600 juta, termasuk untuk pembelian NVR 32 channel serta 15 unit CCTV jalan lengkap dengan tiang dan jaringan internet.

Barang tersebut, menurut penyedia, bahkan telah berada di Prabumulih.

Namun persoalan berubah ketika pada 3 Juli 2026, Dinas Kominfo membatalkan pengadaan tersebut. Dalam dokumen pembatalan yang diterima pihak penyedia, alasan yang dicantumkan berkaitan dengan hasil rapat dengan KPK mengenai perubahan mekanisme hibah, dari hibah barang menjadi hibah uang.

Di titik inilah polemik semakin tajam.

Penyedia mempertanyakan mengapa persoalan skema hibah baru muncul setelah surat pesanan diterbitkan dan barang telah dibeli.

“Kalau sejak awal skema anggaran dan hibah belum jelas, mengapa surat pesanan diterbitkan?” demikian pokok keberatan pihak penyedia.

CV Bonafit Jaya juga mempertanyakan siapa yang akan menanggung kerugian akibat modal yang telah dikeluarkan perusahaan apabila pembatalan dilakukan sepihak.

Mereka menilai persoalan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait pelaksanaan kontrak dan kerugian yang diklaim dialami penyedia.

Atas persoalan itu, CV Bonafit Jaya melalui kuasa hukumnya Septa Oka Narutha. SH, dan Robby Prasetia Putra. SH, advokat pada kantor Justitia Omnibus Law Firm melayangkan somasi Nomor 004/JOL-PBM/IX/2026 dan memberikan batas waktu 3x24 jam untuk penyelesaian.

Jika tidak ada penyelesaian, pihak penyedia menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada LKPP RI, Ombudsman RI, APIP/Inspektorat hingga aparat penegak hukum untuk meminta pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.

Penyedia juga meminta agar alasan yang dikaitkan dengan KPK diperjelas secara terbuka, termasuk apakah benar terdapat arahan KPK yang menjadi dasar pembatalan pengadaan tersebut.

Sebab, bagi penyedia, persoalan utamanya bukan sekadar batalnya pengadaan. Ada pertanyaan lebih besar yang harus dijawab: mengapa kontrak diterbitkan ketika persoalan skema anggaran dan hibah disebut belum tuntas?

Hingga berita ini ditulis, tudingan mengenai maladministrasi, wanprestasi maupun dugaan pelanggaran hukum masih merupakan klaim dari pihak penyedia dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Konfirmasi dari Dinas Kominfo Kota Prabumulih terkait dasar penerbitan surat pesanan, alasan pembatalan serta mekanisme penyelesaian terhadap barang yang telah didatangkan penyedia masih diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh atas perkara tersebut.

Kini bola ada di tangan Pemkot Prabumulih: apakah polemik pengadaan CCTV senilai hampir Rp1 miliar ini akan selesai melalui penyelesaian administratif, atau justru bergulir menjadi sengketa hukum?
Share:

Kepala Sekolah SD Negri 23 Prabumulih Di Duga Sulit Di Temui Awak Media.Guna Untuk Mengkonfirmasi Revitalisasi Gedung Sekolah.



PRABUMULIH —
InformasiPers. my.id. kamis(10--09--2026)
 Pelaksanaan program Revitalisasi di SD Negeri 23 Prabumulih, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Utara, menjadi perhatian Publik . Namun, upaya Awak Media untuk melakukan konfirmasi terkait kegiatan tersebut diduga menemui kendala, karena kepala sekolah disebut sulit ditemui.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lingkungan sekolah, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026, dengan jenis kegiatan rehabilitasi ruang kelas.

Dalam papan proyek disebutkan, sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026, dengan nilai bantuan tercantum sebesar Rp169.758.188. Waktu pelaksanaan tercantum selama 120 hari kalender, mulai 3 Agustus hingga 28 Desember 2026, dengan pelaksana P2SP.
Saat Awak Media mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program tersebut, kepala sekolah tidak dapat ditemui. 

Sejumlah staf pengajar dan tata usaha menyampaikan bahwa, kepala sekolah sedang mengikuti rapat.
Awak Media ini kemudian berupaya mendapatkan akses komunikasi untuk melakukan konfirmasi melalui WhatsApp. 

Namun, hingga upaya tersebut dilakukan, pihak sekolah tidak memberikan kontak kepala sekolah untuk keperluan konfirmasi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengingat kegiatan yang menggunakan anggaran negara semestinya dapat disampaikan secara terbuka kepada publik, khususnya terkait pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian kegiatan dengan informasi yang tercantum pada papan proyek.

Sikap sulit ditemui tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai bentuk anti Wartawan, sebab masih diperlukan klarifikasi langsung dari kepala sekolah mengenai alasan tidak dapat ditemui dan mekanisme komunikasi yang berlaku di sekolah.

Namun demikian, prinsip keterbukaan informasi publik tetap penting dikedepankan, terlebih ketika menyangkut program pemerintah dan penggunaan dana APBN untuk kepentingan fasilitas pendidikan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan langsung dari Kepala Sekolah SD Negeri 23 Prabumulih terkait pelaksanaan Rehabilitasi ruang kelas tersebut.
Share:

Ketua OKK DPD AKPERSI Sumsel Angkat Stepmen, Wartawan Wartawan Tidak Dapat Di Pidana atas Karya jurnalistik,Dewan Pers Satu -- satunya Lembaga Yang Berwenang Mengadili Sengketa Pers.

Palembang –InformasiPers .my.id.
 Langkah Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenni Shandiyah, yang melaporkan seorang wartawan ke pihak kepolisian terkait pemberitaan dinilai melegitimasi pembungkaman pers.

Asosiasi keluarga pers Indonesia (AKPERSI) Sumsel menegaskan bahwa karya tulis jurnalistik yang dimuat dalam kemasan publikasi berita sama sekali tidak dapat diproses secara pidana.

OKK DPD AKPERSI Sumsel." Amir makmun, ST., C.ILJ, menegaskan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memagari penuh profesi jurnalis dari jerat hukum pidana. Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan wajib menggunakan ruang terbuka yang telah disediakan oleh undang-undang, yaitu mengajukan Hak Jawab dan Hak Koreksi untuk menerbitkan berita yang berimbang, bukan mempolisikan wartawan.

"Wartawan dilindungi penuh oleh UU Pers dan tidak dapat diproses hukum atas laporan pidana terkait produk jurnalistiknya. Jika ada pihak yang keberatan, mekanisme yang sah adalah meminta klarifikasi dan muatan hak jawab guna menjaga keberimbangan berita," tegas Resha, Rabu (26/8/2026).

Amir makmun menambahkan, institusi kepolisian tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa produk pers. Pihak yang memiliki hak mutlak untuk menggelar persidangan, menilai, serta memutus dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik hanyalah Dewan Pers sesuai dengan mandat UU Pers yang berlaku.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pemberitaan harus sepenuhnya dikembalikan ke ranah Dewan Pers. Laporan polisi terhadap wartawan merupakan langkah keliru yang mengancam kebebasan pers dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini bermula ketika Ketua DPRD Kota Pagaralam melaporkan seorang wartawan ke Polres Pagaralam, Senin (24/8/2026), atas dugaan pencemaran nama baik terkait penggunaan istilah “makar” dalam artikel berita yang diterbitkan.

Rilis:    . Com
Share:

Bisik -- bisik Trio Berok Kondor Dalam Pengaturan Proyek Lampu Jalan.


Cerita Negeri Antah Berantah. 

Kelakuan Bro Yadi Anggota DPR Dari Partai Kebo Selingkuh semakin menjadi jadi, menurut keterangan Bro Rahmat pegawai kantor perhubungan Negeri Antah Berantah bahwa Bro Yadi terang terangan menunjuk Bro Jhon  mengerjakan proyek lampu jalan pokirnya di Desa Selilian. 

Akibat berselingkuh dengan istri orang, otak bro Yadi semakin eror bertempoyak, Bro Yadi semakin gila duit, sebelumnya duit bantuan perusahaan untuk santri di zaman gajah tambi total 500 juta di embat Bro Yadi bersama selingkuhannya, sekarang memanfaatkan posisi sebagai anggota DPR Bro Yadi menjual proyek pokir demi membahagikan selingkuhannya. 

kegatalan jembut merah istri orang apa saja di halalkan Bro yadi sendok rendang biawak, mulai menjual jual nama santri sampai menjual proyek pokir. 

Trio Berok Kondor tersebut bersepakat berbagi fee proyek lampu jalan, Kontraktor dari partai matahari biru  Bro Jhon Sebagai penyetor fee, Bro Yadi dari Partai Kebo Selingkuh menerima 10 persen dari Bro jhon, dan Bro Junei kepala kantor perhubungan menerima fee 5 persen dari Bro Jhon juga. 

Akibat ulah trio Berok Kondor tersebut Bro Rahmat sebagai kepala Sapras di kantor Perhubungan tersebut bernyanyi seperti kecici, sebab dirinya tidak menerima apa apa ( katanya )..... Uhui. 

Sindikat perencanaan maling maling fee Proyek pokir tersebut sudah lama di gencarkan oleh tiga rai kancut tersebut, bermula dari lobi lobi Bro Junei Kepada perhubungan kepada para DPR agar membuat usulan lampu jalan ke Kantor perhubungan, selanjutnya Bro yadi sebagai DPR melobi kantor perencanaan daerah untuk meloloskan pokirnya tersebut, setelah berhasil meloloskan proyek pokir tersebut, lewat rekan Sesama DPR dari partai matahari biru Bro Yadi mengambil pinjaman ke Bro Jhon....ini  Parah (ternyata ada comblang pokir di DPR). 

sementara itu Bro Yadi dari Partai Kebo Selingkuh nasibnya di ujung tanduk, selain di hujat netizen karena berselingkuh dengan istri orang, dirinya juga di bidik musuh bebuyutannya satu partai Jhon Tapai homo si penjahat kelamin, Jhon tapai telah mengadakan rapat internal untuk memecat Bro yadi.... Gacor gacor. 

menurut kabar burung Bro yadi telah membongkar kelakuan Jhon tapai homo menyodomi sekjen partainya sampai Bro Riski Astutimenjadi sekjen Partai Kebo Selingkuh. 

pantes Gacor, genk homo.
Share:

Bedol Tue Koneng, Dalam Puisi Jalan Produksi.


Cerita Negeri Antan Berantah
Aku Bukan Jhon Tapai

Aku Adalah Aku
Aku pimpinan di kantor perkebunan
Aku di panggil Bedol tua koneng. 
Aku di panggil londo irenk kancut bini pa'i 
Aku adalah penghianat bangsa. 

Aku tidak munafik seperti Jhon Tapai, berkedok kiyai tetapi korupsi proyek pokir. 

Aku adalah bangsat yang menghianati bangsa sendiri demi kontraktor asing. 

Aku adalah oncom genjer, Aku juga rebung tue. Aku adalah bekasam kodok. 

Aku adalah tapai babi, aku juga kerak bibek. 

Aku adalah getok tige warne, aku juga rujak betok. 

Menjelang pensiun  aku tidak peduli kepada siapapun. 

gacor gacor, sikat sikat, gasak gasak... Tau apa mama marni diakan anak kemarin sore. 

aku tidak peduli dengan pribumi, yang penting aku senang aku kenyang. 

jika kalian tidak senang, silakan pindah ke Negara lain..... Uye.
Share:

Mulai Turun Gelanggang,Fikri Congor Bebek Dengan Pelatih Jhonson Tetek Babi.



Cerita Negeri Antah Berantah. 
Proyek mulai di gelontorkan, sasana tinju mulai menyusun strategi, dari sasana tinju amatir pertanian di turunkan petinju  kelas bulu selontok koneng, dialah Fikri Ompong Pengger keleng kuali, dengan pelatih lolo buyan pulo jhonson Tetek babi dari Negeri Batatak. 

Sebelum turun bertinju Fikri ompong pengger mulai menakut nakuti LSM wartawan pribumi dengan memasang profil whatsApp di depan Mobil polisi dan sering memposting status melakukan kegiatan bersama para Jaksa..... Cie cie... 

Tenk... Jurus tersebutpun berhasil membuat semut gatal, kecici merasa ciut dan atut. 

Jurus kedua yang di lakukan Fikri Ompong pengger genjer ijat jhon tapai tersebut adalah membangun opini jika proyek proyek di kantor pertanian milik para DPR alias Pokir , jurus tersebutpun berhasil mengelabui sebagian para kontraktor. 

Setelah melakukan pukulan huk kiri dan huk kanan, Fikri congor Bebek berhasil menjalankan perintah jhonson Tetek babi mengumpulkan fee proyek di kantor pertanian Negeri Antah Berantah. 

Dana proyek di gelanggang tinju tersebut di pakai untuk memuluskan langkah Tetek babi koneng jhonson batatak mengikuti lelang jabatan kepala dinas..... Horas. 

Keadilan tuhanpun muncul keadaanpun berbalik 180 derajat, kesombongan dua babi koneng tersebut runtuh oleh situasi.

Saat ini jantung dua babi koneng tersebut berdegup kencang, karena sebelumnya mama marni uye uye sama sekali tak di anggap, di remehkan, bahkan di kilani oleh mereka berdua. 

Jhonson batatak Tetek babi koneng tersebut dengan serakah menyikat abis fee proyek di kantor pertanian tampa berbasa basi kepada mama marni dan kelompoknya. 

Keduanya mulai memelas mintak alam, mintak perhatian ke mama marni uye uye. Mama marnipun merasa tak sudi ku tak sudi tak. 

sekali lagi ku tak sudi, tak sudi tak.
Share:

INDONESIA

BERITA INDONESIA

BREAKING NEWS